Muhamad Yamin
SAMARINDA–Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari mendukung upaya mengambil alih sepenuhnya pengelolaan minyak dan gas (migas) Blok Mahakam dari pihak asing dan dikelola sendiri oleh orang Indonesia.
Pasalnya, para pekerja di perusahaan asing, Total E&P Indonesie dan Inpex, yang selama ini mengelola blok tersebut ternyata 80% pekerja Indonesia
“Ada alinasi yang bergerak (organisasi masyarakat), pengelolaan Blok Mahakam tidak dilakukan oleh Total atau Inpex. Tetapi murni dikelola oleh putra daerah dan siapapun yang mampu bergabung dalam Perusdanya Kaltim dan Kukar. Pertanyaan saya hanya satu kepada mereka (aliansi rakyat untuk Blok Mahakam), mampu tidak mengelola Blok Mahakam yang sudah biasa dikelola oleh asing. Tapi mereka mengatakan bahwa orang-orang Total dan Inpex itu 80% orang-orang Indonesia. Kalau begitu, ya sudah welcome. Yang penting pengelolaan Blok Mahakam tidak mengurangi porsi (saham) Kukar,” ungkap Rita seusai menerima penghargaan bidang kepemudaan pada HUT Pemprov Kaltim ke-56, Rabu (9/1/2013).
Rita mengingatkan agar seluruh pihak tetap fokus kepada Blok Mahakam harus dikelola oleh orang Indonesia sendiri tanpa asing. Blok Mahakam sebisa mungkin dapat dikelola Perusahaan Daerah (Perusda) Kukar dan Pemprov Kaltim. Asalkan porsi saham nantinya di Perusda mengelola Blok Mahakam tetap Kukar mendapat porsi lebih besar yakni 60% dan Pemprov Kaltim 40%.
Pembagian saham tersebut berdasar kesepakatan hasil rapat koordinasi antara Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, Bupati Kukar Rita Widyasari, Perusahaan Daerah Mandiri Migas Pratama (MMP) pada 7 Januari 2012.
Menurut Rita, Kukar wajar mendapat porsi lebih besar saham pengelolaan Blok Mahakam, karena batas 4 mil luar pulau Kalimantan lokasinya adalah milik Kukar. Sebagian besar Blok Mahakam milik Kukar dan di atas itu porsi provinsi sangat kecil sekali 10%.
Saat ini, pemerintah pusat belum memutuskan pengelolaan Blok Mahakam setelah selesai kontrak dengan Total E&P Indonesia pada 2017. Diharapkannya, minimal 51% saham pengelolaan Blok Mahakam diserahkan ke Kaltim dan menolak ada investor asing untuk mengelola Blok Mahakam.
Rita juga berharap pengelolaan Blok Mahakam oleh orang Indonesia, mampu mensejahterakan rakyat Kaltim.
Untuk mempertegas perjuangan Kaltim atas tuntutan pengelolaan Blok Mahakam, usai sidang paripurna HUT Pemprov Kaltim ke-56 di Gedung DPRD Kaltim, Selasa (8/1/2013), Aliansi Blok Mahakam untuk Kaltim (ABMKT) menyampaikan aspirasinya yang disambut oleh Gubernur Kaltim dan Ketua DPRD Kaltim Mukmin Faisal.
“Kami dalam forum paripurna meminta seluruh masyarakat bersama-sama berjuang. Tekad kita sudah bulat, ini pengelolaan Blok Mahakam harus kita dapatkan sampai ke titik darah penghabisan. Kami juga minta, DPRD Kaltim mengeluarkan petisi atas perjuangan ini,” ujar Koordinator ABMKT, Wahidayat dihadapan forum sidang paripurna tersebut. (K26/K46)
Popularity: 1% [?]
